Karangasem, suarabali.com – Pemkab Karangasem mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk merumuskan rancangan pembangunan Karangasem pada tahun 2019. Musyawarah ini berlangsung di wantilan Kantor Bupati Karangasem, Jumat (23/3/2018).
Musrenbang yang melibatkan berbagai komponen pembangunan tersebut membahas dana Rp 4,089 triliun usulan program hasil pembahasan di tingkat forum perangkat daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem I Made Sujana Erawan mengungkapkan, usulan program tersebut diarahkan ke tiga sumber pendanaan, yakni dana Rp 2,516 triliun diarahkan ke APBD Kabupaten Karangasem, Rp 1,304 triliun ke APBN, dan Rp 268,12 miliar ke APBD Provinsi Bali.
Sementara usulan program yang pendanaannya diharapkan bersumber dari APBN telah dibahas dalam Rakorbang Kemendagri di Yogyakarta berupa 109 usulan strategis dan 59 usulan tambahan.
“Untuk usulan pendanaan ke APBD Bali, input data sudah dilakukan menggunakan aplikasi E-Planing Bappeda Litbang Bali pada 8 sampai 22 Maret lalu. Sementara untuk musrenbang kabupeten ini, kita akan laksanakan sampai tanggal 26 Maret,’’ kata Sujana Erawan.
Sebelum memasuki pokok bahasan, Kepala Bappeda Litbang Bali, I Wayan Wiasthana Ika Pura menegaskan, musrenbang kabupaten harus mengimplementasikan tema Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2019, yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualits serta rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah 2019, yaitu memperkuat sinergi dalam pertumbuhan berkualitas, merata, dan berdaya saing menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri yang baru saja melaksanakan kegiatan Dharma Santi mengingatkan agar peserta musrembang melakukan penggalian isu yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangan Daerah (RPJMD).
Penggalian isu tersebut diutaman terkait masalah terkini soal erupsi Gunung Agung. Mas Sumatri mengakui erupsi Gunung Agung menjadi tantangan berat pemerintah dalam menyusun rencana kerja. Pasalnya, erupsi tersebut menimbulkan permasalahan lain seperti kerusakan infrastruktur, kesehatan, ekonomi, lingkungan serta permasalahan sosial lainnya. Bahkan, dampaknya secara langsung memengaruhi pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditargetkan.
‘’Kami berharap Bapeda Litbang Bali bisa memfasilitasi usulan kami ke pusat dan dapat memprioritaskan dana provinsi untuk mempercepat pemulihan kondisi perekonomian yang sempat terpuruk akibat erupsi Gunung Agung,” tutur Mas Sumatri. (Stw/Sir)
