Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menandatangani NPHD untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (29/4). (foto:istimewa).
Mangupura, Suarabali co.id – Jelang Pilkada serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Badung menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Senin (29/4).
Penandatanganan NPHD dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Polres Badung, Polresta Denpasar, dan Kodim 1611/Badung.
“Hari ini (kemarin) kita telah menandatangani NPHD penyerahan hibah untuk keamanan penyelenggara Pilkada di Kabupaten Badung. Kita sudah tunjukkan kepada Polresta Denpasar, Polres Badung dan Kodim/1611, bahwa sudah kita tandatangani dan kita di Kabupaten Badung sudah menghibahkan secara penuh 100 persen kepada penyelenggara keamanan sebesar Rp 16 miliar lebih, sehingga demikian penandatanganan NPHD ini kita lakukan secara formal, formal administrasi dan juga formal secara material dan ini sudah kita serahkan sepenuhnya,” ujar Wabup Suiasa.
Wabup Suiasa berharap dengan penyerahan hibah ini aparat keamanan dari jajaran Polres Badung, Polresta Denpasar dan Kodim 1611/Badung bisa melakukan upaya-upaya serta langkah-langkah sebagaimana mestinya sesuai dengan standar prosedur yang dimiliki.
Dengan begitu, lanjut Suiasa, kualitas penyelenggara Pilkada di Kabupaten Badung mendatang benar-benar dapat diwujudkan dengan sebaik-sebaiknya. “Semua sudah berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada 2024 mendatang,” tegasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, mengatakan NPHD tersebut merupakan kesepakatan antara kepala daerah untuk petugas pengamanan Pilkada mendatang. “Pelaksanaan penandatangan NPHD adalah kelanjutan, pada saat itu kita bersama-sama menyaksikan penandatanganan NPHD oleh Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, di mana kita harus merealisasikan 40 persen dari total biaya Pilkada yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
“Bupati/walikota juga sama menandatangani NPHD bersama Ketua KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota juga sama sebesar 40 persen dari total biaya yang dibutuhkan di Pilkada, kecuali Kabupaten Badung yang telah mendanai NPHD sebesar 100 persen. Kita berharap dengan sudah disiapkan anggaran operasional pengamanan ini, Pilkada bisa berjalan lancar, kondusif hingga mendapatkan pemimpin terbaik,” harap Dewa Indra.
“Patut kita syukuri bersama, karena pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah selesai dilaksanakan, tentu saja berkat kerja sama dan koordinasi bersama yang sangat kuat dari semua pihak,” imbuhnya. (*)
