Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika memprotes hasil studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia terkait pembangunan bandara baru di kawasan Bali utara yang dinyatakan kurang feasible. Pastika menyebut hasil studi tersebut hanya mengacu pada aspek ekonomi.
“Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik, dan budaya,” kata Pastika seperti dirilis Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dalam keterangan persnya, Selasa (20/3/2018).
Senin (19/3/2018) lalu, Gubernur Pastika menghadiri rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mendengar paparan hasil studi “Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative” yang dilakukan Konsultan Bank Dunia. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kemenko Kemaritiman ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang menyebut pembatalan rencana pembangunan bandara baru di kawasan Bali utara.
Dewa Mahendra menerangkan, pertemuan dengan Konsultan Bank Dunia itu dimanfaatkan Gubernur Pastika untuk menyampaikan sejumlah hal terkait hasil studi yang menyebut pembangunan bandara baru kurang feasible. Pastika menilai, studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia hanya mengacu pada aspek ekonomi. Padahal, sebuah studi idealnya juga mempertimbangkan aspek lain seperti sosial, politik dan budaya.
Secara gamblang Pastika menjelaskan, rencana pembangunan bandara baru di kawasan Bali utara didasari kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk mengatasi kesenjangan antara kawasan Bali selatan dan Bali utara.
Menurut dia, keberadaan bandara di Bali utara sudah didambakan sejak lama dan telah tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2009. Dia yakin, kehadiran bandara baru itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah Bali secara keseluruhan.
“Tak hanya dari segi pendapatan, kreativitas masyarakat sekitar kawasan juga akan meningkat,” imbuhnya.
Terkait rekomendasi untuk membangun jalan menembus gunung untuk memperpendek akses Denpasar-Singaraja, Pastika berpendapat bahwa hal itu bisa digarap secara simultan dengan pembangunan bandara baru.
Masih dalam penjelasannya, Pastika juga menyayangkan studi yang dilakukan Konsultan Bank Dunia, karena tidak melibatkan Pemprov Bali. Itu sebabnya, jika nantinya ada studi ulang, dia berharap pihak Bank Dunia melibatkan Pemprov dan masyarakat Bali sebagai pihak yang paling mengetahui pembangunan infrastruktur apa yang dibutuhkan.
Setelah menyimak paparan Konsultan Bank Dunia dan penjelasan Gubernur Pastika, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin selaku pimpinan rapat, memutuskan untuk membahas persoalan ini secara lebih intens. Rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar pekan depan. (Sir)
