Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (istimewa)
Jakarta, suarabali.co.id – Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas lembaga antirasuah yang telah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo.
Pengumuman itu berdasarkan lampiran pengumuman Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024—2029 yang diunggah melalui situs resmi Sekretariat Negara setneg.go.id di Jakarta, Selasa.
Pansel KPK menyerahkan daftar nama hasil seleksi capim dan Dewas KPK tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa siang, sebelum Presiden bertolak ke NTT untuk melakukan kunjungan kerja.
Kesepuluh nama peserta calon pimpinan KPK masa jabatan 2024—2029 sebagai berikut.
1. Agus Joko Pramono,
2. Ahmad Alamsyah Saragih,
3. Djoko Poerwanto,
4. Fitnah Rohcahyanto,
5. Ibnu Basuki Widodo,
6. Ida Budhiati,
7. Johanis Tanak,
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata,
9. Poengky indarti, dan
10. Setyo Budiyanto.
Kesepuluh nama peserta calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024—2029 sebagai berikut.
1. Benny Jozua Mamoto,
2. Chisca Mirawati,
3. Elly Fariani,
4. Gusrizal.
5. Hamdi Hassyarbaini,
6. Heru Kreshna Reza,
7. Iskandar Mz.,
8. Mirwazi,
9. Sumpeno, dan
10. Wisnu Baroto.
Adapun Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 orang peserta capim dan Dewas KPK periode 2024—2029.
Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen, kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.
Dikutip dari laman setneg.go.id, sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan Dewas KPK periode 2024—2029. (*/ant)
Selanjutnya, nama-nama yang sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo juga akan diserahkan ke DPR RI untuk dipilih masing-masing lima nama pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK.
