Jakarta, suarabali.com – Aturan imigrasi Amerika Serikat yang terkenal main hantam membabi buta kali ini memakai “korban” melarang salah satu pejabat nomer satu dalam struktur TNI.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya akan pergi ke AS namun ditolak masuk oleh imigrasi AS.
Kepergian Jendral Gatot sesungguhnya atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Amerika Serikat (AS) Jenderal Joseph F Durford Jr di Kota Washington. Sedianya Jendral Gatot akan memakai penerbangan Emirates EK 0357 tanggal 21 Oktober 2017.
Panglima TNI dan Pangab AS Jend Joseph F Durford, Jr saling bersahabat erat, sekaligus sebagai seniornya karena usia Pangab AS diatas Panglima TNI, beliau sangat menghormati dan telah beberapa kali bertemu.
Pangab AS telah mengirim undangan kepada Panglima TNI untuk hadir pada acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) yg akan dilaksanakan tgl 23-24 okt 2017 di Washington DC. Karena rasa hormat dan respek, Panglima TNI pun membalas surat tersebut dan berkenan hadir.
Panglima beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya, direncanakan berangkat 21-10-2017 jam 17.50 WIB menggunakan maskapai penerbangan Emirates.
Namun beberapa saat sebelum keberangkatan, ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan Emirates bahwa Panglima TNI beserta isteri tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection (imigrasi)
Gatot Nurmantyo mengetahui ditolak masuk Amerika Serikat beberapa saat sebelum terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten.
Panglima telah melapor kepada Presiden melalui Ajudan, Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam tentang masalah tersebut, serta berkirim surat kepada Pangab AS Gen. Joseph. F. Durfort Jr.
Dengan demikian Panglima TNI beserta isteri dan delegasi, bukan membatalkan tetapi tidak bisa berangkat karena larangan masuk wilayah AS tersebut
Sejak Donald Trump berkuasa, Imigrasi diperintahkan melarang masuknya pendatang dari negara lain karena alasan rasis. Tampaknya dikasus ini terlihat sekali betapa lemahnya koordinasi antar lembaga, yakni imigrasi AS dan Departemen Pertahanan AS sehingga justru melarang tamu undangan negara mereka sendiri yang berasal dari pejabat militer Indonesia. (Hsg)
