DENPASAR, suarabali.co.id – Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali, I Made Rai Ridartha<span;> memberikan solusi mengatasi kemacetan di Bali. Pertama, perlu dilakukan penataan kembali terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti penempatan rambu-rambu larangan berhenti dan menegakkan parkir dengan tegas dan konsisten.
Kedua, melakukan pembatasan operasional kendaraan barang angkutan galian golongan C dengan waktu operasional tertentu, seperti membatasi di jam sibuk pagi dan sore. Sebab, kendaraan-kendaraan barang ini berjalan sangat lambat, sehingga menghambat kendaraan lain dibelakangnya.
Ketiga, membangun dan mengembangkan layanan transportasi publik yang berkualitas yang dapat menjamin konektivitas jaringan yang mampu menjamin kecepatan, keandalan dan kenyamanan layanan.
“Apabila ketiga solusi itu dapat dilakukan, maka akan dapat memberikan daya saing terhadap kendaraan pribadi terutama sepeda motor,” kata dia
Layanan transportasi publik ini juga dapat dimanfaatkan oleh wisatawan untuk transportasi perkotaan dan tujuan bandara. Sementara untuk tujuan luar, dapat memanfaatkan kendaraan angkutan pariwisata atau sewa yang telah disediakan oleh penyedia layanan.
“Kita tidak dapat melakukan pembatasan-pembatasan yang keras ketika pemerintah belum menyediakan layanan transportasi publik yang berkualitas. Jika tetap dipaksakan akan menimbulkan perlawanan yang keras karena menyangkut mobilitas masyarakat,” imbuhnya.
Solusi keempat, yaitu adanya komitmen dari semua pihak (stakeholders) untuk membangun dan mengembangkan transportasi publik menjadi tulang punggung dalam melayani mobilitas masyarakat perkotaan.
Sehingga dapat mengurangi operasional kendaraan pribadi. Kelima, dana yang diperoleh dari kunjungan wisata, terutama wisman dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas layanan transportasi publik.
Keenam, pemerintah daerah kabupaten yang secara fiskal mampu untuk menyiapkan layanan transportasi publik yang baik agar melakukan upaya penyiapan secara mandiri untuk melengkapi jaringan layanan yang sedang dikembangkan.
“Pemerintah Kabupaten Badung salah satunya yang diharapkan mampu untuk penyiapan secara mandiri,” ujarnya.
Sedangkan, untuk kawasan-kawasan pariwisata yang cukup luas dapat dikembangkan transportasi kawasan dengan menggunakan kendaraan shuttle, seperti wilayah Ubud, Sanur dan Kuta yg dapat mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi dijalan.
