Forum masyarakat terdampak Jalan Tol Mengwi-Gilimanuk memasang baliho di Jalan Antosari-Pupuan, Selemadeg Barat, Tabanan, Bali, Minggu, 14 Januari 2024. (Istimewa)
Tabanan, suarabali.co.id – Masyarakat terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Bali menggelar aksi damai dengan memasang baliho di Jalan Raya Desa Antosari – Pupuan, tepatnya Banjar Gulingan, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat, Tabanan.
Aksi ini ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Mereka mempertanyakan kelanjutan proses ganti untung atas pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi.
Ketua Forum Masyarakat Terdampak Tol sekaligus Perbekel Lalanglinggah I Nyoman Arnawa, dalam orasinya menyampaikan aksi ini dilakukan agar pemerintah pusat segera memastikan pembebasan lahan terdampak pembangunan tol.
“Kami hanya ingin mendorong percepatan pembangunan, karena waktu pertemuan dipastikan program pembangunan tol ini pasti dijalankan namun sampai saat ini tidak ada kepastian. Itulah yang sekarang kami pertanyakan,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Arnawa, lahan milik warga yang sudah dipatok dan blok untuk proyek jalan tol ini sudah tidak bisa dimanfaatkan oleh warga, baik itu untuk dijual ataupun untuk dijadikan anggunan ke bank.
Apalagi diakuinya pertemuan tidak ada perubahan gambar trase. Masyarakat juga menjadi tidak berani untuk menanami atau menggarap lahan serta memperbaiki bangunan yang akan terkena jalur. Kondisi ini diakui Arnawa sangat membebani masyarakat.
Mereka berharap adanya kejelasan, karena selama ini masyarakat sudah banyak membantu pemerintah untuk pembangunan proyek ini. “Kami mendorong supaya diberikan jawaban yang pasti dan tegas terkait pembebasan lahan ganti untung ini,” paparnya.
Dikatakan Arwana, sebenarnya, proses pembebasan lahan terdampak jalan tol ini, sudah ada kesepakatan pada tahun 2023.
Dalam pertemuan di Kuta, Badung, secara formal disepakati bahwa proyek ini akan diajukan ke Kementerian Keuangan dan Kementrian Perekonomian mendapatkan dukungan dana Rp6 triliun hingga Rp7 triliun untuk dana Uang Ganti Rugi (UGR).
Kemudian dalam notulen, disebutkan, calon investor akan dilakukan tender atau lelang ulang yang akan dilakukan mulai November 2023 sampai Juni 2024.
Bahkan, lanjut Arwana, sudah ada beberapa investor yang tertarik. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan.
“Karena sampai Januari ini belum ada informasi pembebasan lahan. Kkarena itulah, baliho ini kami tujukan ke Presiden dan Menteri PUPR. Hal itu karena mereka yang berwenang atau pemilik kebijakan tertinggi,” tegasnya.
Menurutnya, aksi damai ini menjadi langkah terakhir dari Forum Perbekel berada di tengah masyarakat.(*)
