Jakarta, suarabali.com – Kebijakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang melarang mahasiswi menggunakan cadar terus menuai polemik. Kali ini, Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati angkat bicara soal kebijakan yang dia anggap tidak populis itu.
Reni Marlinawati menyesalkan kebijakan perguruan tinggi yang melarang mahasiswi menggunakan cadar. Apalagi, argumentasi atas kebijakan tersebut guna mendorong pemahaman Islam moderat yang sesuai dengan empat pilar kebangsaan.
“Argumentasi tersebut sama sekali tidak memiliki korelasi antara paham dengan tampilan, antara isi kepala dengan busana yang dipakai,” ungkap Reni dalam rilisnya, Selasa (06/3/2018).
Politisi PPP ini menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 e ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Reni menambahkan, perguruan tinggi sebaiknya fokus menumbuh-kembangkan semangat nasionalisme di kalangan mahasiswa dengan tidak terjebak pada urusan pinggiran yang sama sekali tidak memiliki korelasi substansi terhadap persoalan.
“Perguruan tinggi sebaiknya fokus pada peran utamanya sebagai agent of change dengan memperkaya khazanah intelektualitas mahasiswa, memperkuat basis penelitian berbagai keilmuwan, dan menjadikan pusat kajian berbagai pemahaman,” tuturnya.
Reni menegaskan, sepanjang pemahaman dan keyakinan seseorang tidak keluar dari prinsip kebangsaan dan NKRI, seyogyanya tidak perlu dipersoalkan. Cadar harus ditempatkan sebagai implementasi pemahaman seseorang atas keyakinannya.
Sebelumnya, ramai diberitakan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta akan memecat mahasiswi yang tidak mau melepas cadar saat beraktivitas di kampus. Hal ini dilakukan sesuai surat resmi dengan nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018. (Sir)
