Ilustrasi.
Kupang, suarabali.co.id – Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat dukungan dari anggota Komisi I DPR RI Gavriel Novanto.
Ia mengusulkan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin agar segera membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di wilayah tersebut.
“Saat Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menhan pernah mengutarakan untuk pembentukan Kodam baru di Indonesia,” katanya dari Jakarta, Rabu, dikutip dari antara.
Gavriel mengaku sangat mendukung rencana pembentukan Kodam baru ini apalagi NTT adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia.
Selama ini NTT bergabung dengan Kodam IX Udayana Bali dan hal itu menurutnya tidak efisien karena jarak yang jauh. Karena karena itu menurut dia sudah harus memiliki Kodam sendiri.
Gavriel Novanto mengatakan, pembentukan Kodam baru seharusnya menjadi program prioritas Kemenhan dan juga Panglima TNI di tahun ini.
Ia mengusulkan untuk pembentukan Kodam baru harus sesuai dengan karakteristik, geografis, geopolitik, serta tantangan kewilayahan.
Dalam pertemuannya dengan Menhan dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta pada Selasa (5/1) dia juga mengaku bahwa di wilayah NTT khususnya di daerah pemilihannya kendali wilayah yang sangat luas.
Jika dilihat dari fakta-fakta lapangan, sangat sulit dijangkau secara maksimal oleh Kodam IX Udayana. Belum lagi kalau dilihat dari potensi ancaman kewilayahannya.
Gavriel Novanto menceritakan, saat melakukan reses pada pertengahan Januari dia berdiskusi dengan jajaran Korem 161/Wira Sakti, terungkap banyak persoalan yang dihadapi.
“Misalnya kekurangan personel, infrastruktur yang tidak memadai, hingga konflik tapal batas bersama RDTL,” ujar dia.
Dia menilai jika NTT memiliki Kodam sendiri, maka peningkatan dan kesiapan TNI untuk mengoptimalkan tugas-tugas pertahanan, serta keamanan di daerah perbatasan.
Dia pun berharap agar Menhan dan Panglima TNI dapat memprioritaskan pembentukan Kodam di NTT ke dalam program kerja Kementerian Pertahanan Tahun 2025. (*/ant)
