Denpasar, Suarabali.co.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Biro Komunikasi sedang menyusun buku panduan komunikasi krisis kepariwisataan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan kondisi krisis kepariwisataan melalui komunikasi.
Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, pentingnya komunikasi krisis untuk memulihkan bencana, baik bencana alam ataupun non-alam. Sehingga, komunikasi tersebut bisa cepat sampai kepada stakeholder pariwisata untuk segera ditetapkan kebijakan.
“Semua stakeholder ingin bangkit lebih cepat, pulih lebih kuat. Oleh karena itu peran komunikasi krisis sangat diperlukan untuk menyampaikan pesan agar bisa segera diambil kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu,” kata Sandiaga saat kegiatan kerjanya di Denpasar, Bali, Selasa (16/5/2023)
Sementara Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf I Gusti Ayu Dewi Hendriyani menjelaskan, pihaknya menggelar talkshow komunikasi krisis kepariwisataan di Bali Tourism Media Center (BTMC) Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang dihadiri masyarakat adat Bali, Kanwil Imigrasi Bali, BPBD Bali, Dinas Perhubungan Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Bali, Korlantas Polda Bali, Asosiasi Pariwisata Bali, dan Kelompok Ahli Gubernur Bali.
“Buku panduan ini nantinya dapat membantu pemangku kepentingan dalam penanganan krisis komunikasi, panduan akan berisi daftar cek (checklist) tindakan Biro Komunikasi pada saat sebelum krisis, merespons krisis, hingga setelah krisis,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Dewi, dalam upaya memaksimalkan substansi dari panduan ini, maka Kemenparekraf meminta agar komunikasi antara stakeholder harus dilakukan sehingga para pemangku kepentingan terkait segera mendapatkan informasi yang akurat dan transparan saat terjadi krisis.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih dengan diadakannya kegiatan talkshow ini yang diharapkan bisa dihimpun berbagai masukan terkait kondisi yang terjadi di lapangan yang langsung dialami oleh para pelaku pariwisata dan masyarakat saat terjadi krisis. Sehingga pemerintah bisa menganalisis dan selanjutnya bisa ditetapkan sebuah keputusan dan kebijakan yang tepat.
“Dalam penanganan krisis memang perlu sebuah sistem penyampaian informasi yang dikelola secara profesional. Karena cara penyampaian informasi yang kurang bagus akan menimbulkan bias informasi. Maka dari itu perlu dibuat panduan, pedoman atau alur yang pasti dalam penanganan informasi terkait krisis,” katanya. (Rls)
