Jakarta, suarabali.com – Ada dua insiden yang sekaligus menjadi ‘tamparan’ bagi para tokoh agama dan pemerintah yang baru saja menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa pada 8-10 Februari 2018.
Insiden pertama, persekusi terhadap Biksu Mulyanto Nurhalim dan pengikutnya di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada 7 Februari 2018 dan baru viral pada 9-10 Februari 2018.
Insiden kedua, serangan terhadap peribadatan di Gereja St. Ludwina, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Minggu (11/2/2018) pagi, yang menyebabkan Romo Prier dan pengikutnya mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam.
Sebelumnya, juga terjadi dua serangan brutal terhadap tokoh agama. Pertama, ulama yang juga tokoh NU dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH Umar Basri pada 27 Januari 2018.
Kedua, ulama yang juga Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto, dianiaya oleh orang tak dikenal pada hingga nyawanya tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia pada Kamis (1/2/2018).
Terkait berbagai kejadian tersebut, Setara Institute mengutuk seluruh kebiadaban yang sarat dengan sentimen keagamaan tersebut.
“Bekaitan dengan itu, kami mengingatkan kembali kepada pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas-ormas keagamaan bahwa potret riil kerukunan itu terletak di tingkat akar rumput. Kerukunan antar umat beragama tidak cukup hanya dibangun secara simbolik-elitis dalam acara-acara pertemuan antar agama,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (12/2/2018).
Menurut Hendardi, potret kerukunan yang riil dapat dilihat dalam relasi antar umat di level bawah, bukan di atas meja rapat dan ruang-ruang seremonial antar pemuka agama.
Namun begitu, kata Hendardi, Setara Institute mengapresiasi inisiatif pemerintah dan para pemuka agama untuk duduk bersama membangun kesepahaman tentang etika lintas umat demi kerukunan bangsa dan umat beragama.
“Namun, hal itu tentu tidak cukup. Pemerintah, pemuka agama, dan elite organisasi keagamaan harus melakukan tindakan konkrit untuk menghentikan persekusi terhadap identitas keagamaan yang berbeda, khususnya atas mereka yang minor, umat agama yang sedikit,” papar Hendardi.
Dia menyatakan pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas keagamaan sesuai otoritas masing-masing hendaknya mencegah dan menghentikan provokasi di ruang-ruang syiar agama yang membangkitkan perasaan tidak aman (insecured), kebencian (hatred), dan kemarahan (anger) yang dapat memicu tindakan main hukum sendiri (vigilante) dan penggunaan kekerasan (violence) seperti yang terjadi di Sleman, Tangerang, Bandung, juga Bantul dalam dua pekan terakhir.
Hendardi meminta aparat keamanan mewaspadai dan mencegah pola-pola gangguan keamanan yang menyasar tokoh-tokoh agama dan menggunakan sentimen keagamaan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan di tingkat akar rumput.
“Pertama-tama, tentu dengan penegakan hukum yang profesional, terbuka, adil, dan tidak memihak. Aparat tidak boleh tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran dalam penegakan hukum itu. Kami berkali-kali mengingatkan, lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus serupa di atas akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar,” ungkapnya.
Kepada para politisi, Hendardi mengingatkan agar seluruh proses kompetisi politik pada tahun elektoral berkaitan dengan Pilkada dan Pilpres mendatang hendaknya dijauhkan dari penggunaan segala cara yang memolitisasi sentimen primordial, khususnya agama, untuk kepentingan jangka pendek pemilihan.
“Kerukunan antar elemen bangsa dan ikatan kebangsaan di antara mereka terlalu luhur untuk dirusak demi dipertukarkan dengan jabatan politik jangka pendek apapun,” pungkas Hendardi. (Tjg/Sir)
