Jakarta, suarabali.com – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan mengatakan perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari peran para ulama (kyai) dan santri di seluruh wilayah Indonesia.
“Saat ini, para ulama atau kyai dan santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga ke-bhinekaan dan keutuhan NKRI,” kata Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan, mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, di hadapan 150 ulama (kyai) dan santri dari 34 provinsi yang menjadi peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Di rakernas yang mengusung tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional” ini, Kasum TNI mengatakan peran serta ulama (kyai) dan santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme, dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat.
“Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduknya yang besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda. Sehingga, faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA,” ujarnya.
Semangat para ulama (kyai) dan santri, menurut Kasum TNI, tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan NKRI. Sebab, sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme.
Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI mengatakan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 yang lalu, telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa. Musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan, antara lain, berbunyi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi, dan pemilu demokratis.
Di sisi lain, Kasum TNI mengingatkan, tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Menurut dia, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal.
“Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang Netralitas TNI,” jelasnya.
Terkait Pilkada Serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, menurut Laksdya TNI Didit Herdiawan, ada kemungkinan terjadi kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.
“Hal tersebut akan menimbulkan terjadi kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019,” tutup Kasum TNI. (Sir)
