Presiden Jokowi saat meresmikan sodetan Ciliwung, Senin (32/07/23)
Jakarta, suarabali.co.id – Presiden Jokowi menyatakan akan mengevaluasi semua perwira TNI setelah Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) periode 2021-2023 Henri Alfiandi terjerat kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu [kasus suap Basarnas]. Semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Jokowi di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7) dikutip dari cnnindonesia.com
Jokowi juga menanggapi polemik yang yerjadi antara KPK dan TNI dalam kasus Kabasarnas. Menurut Jokowi, persoalan itu terjadi hanya karena urusan koordinasi.
“Masalah koordinasi yang harus dilakukan semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung,” ujarnya.
KPK sebelumnya telah menetapkan Kepala Basarnas Henri sebagai tersangka kasus proyek alat deteksi korban reruntuhan.
TNI merasa keberatan atas penangkapan salah satu perwira tinggi mereka. Mereka merasa pelanggaran hukum anggota militer harus diproses di internal TNI.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di kemudian meminta maaf kepada TNI ayas penangkapan Kabasarnas dan mengatakan ada kekeliruan dan kehilafan yang dilakukan oleh anggotanya.
“Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI,” kata Johanis Tanak di kantornya di Jakarta, pada Jumat (28/7).
