Jakarta, suarabali.co.id – Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.
“Stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini ada 1,4 juta ton dan juga masih ada sisa kuota penugasan impor tahun ini sebanyak 1,5 juta ton. Jadi jumlahnya sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran kebutuhan selama puasa dan Lebaran,” kata Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto di Jakarta, Senin, (26/02/24) dikutip dari antaranews.com.
Suyamto mengatakan stok beras yang saat ini ada di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern.
Kemudian stok beras Bulog juga mampu untuk memenuhi penyaluran bantuan pangan beras yang menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat yang direncanakan hingga Juni 2024.
“Saat ini Bulog melaksanakan penyaluran bantuan pangan 10 kg ke masing-masing kepada 22 juta keluarga penerima manfaat mulai Januari sampai Juni nanti,” ucap Suyamto.
Bulog, lanjut Suyamto, akan terus melakukan manuver positif menyikapi harga beras yang masih fluktuatif dengan menjalankan semua penugasan dari pemerintah secara all out.
Suyamto mengatakan bahwa Bulog juga melakukan intervensi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendatangi langsung ke pemukiman penduduk atau tempat keramaian. Beras yang dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp54.000 per 5 kg.
“Memang diperlukan waktu agar tercapainya keseimbangan harga baik di tingkat produsen dan konsumen, namun hal ini telah diperhitungkan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir terhadap harga dan ketersediaan pangan khususnya beras ini,” kata Suyamto.
Dia menegaskan bahwa pemerintah terus melakukan aksi cepat tanggap atas dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh dampak adanya perubahan iklim akibat fenomena El Nino yang saat ini tengah melanda dunia termasuk Indonesia. (*)
