Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang sudah berusia 26 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan Bali saat ini.
“Aspek substansif perlu kajian, karena perda dimaksud hanya mengatur substansi dasar, yaitu menjelaskan dan mengatur azas dan tujuan, kedudukan dan fungsi pembentukan Badan Bahasa dan Aksara Bali yang tugasnya melaksanakan pembinaan dan pembiayaan,” kata Pastika saat menghadiri Rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali, Senin (12/2/2018).
Rapat paripurna tersebut diisi agenda pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas, dan Pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali.
Pastika mengatakan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai satu unsur kebudayaan daerah yang adiluhung memerlukan perhatian semua kalangan. Itu sebabnya, harus terus diupayakan pelestarian dan pengembangannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. (Sir)
