Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarkat desa menjadi salah satu prioritas penting pembangunan nasional. Itu sebabnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan di desa.
Banyak program pembangunan yang mengarah ke desa, baik program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi maupun program pemerintah kabupaten dan kota.
“Namun, dalam pelaksanaanya, program tersebut belum terintegrasi. Bahkan, dalam pelaksanaanya cenderung tumpang tindih dan mubazir,” kata Gubernur Pastika saat membuka kegiatan Rembug Desa Tingkat Provinsi Bali Tahun 2018 di Gedung Ksiraarnawa, Taman Budaya , Denpasar, Minggu (21/1/2018).
Kondisi tersebut, menurut Pastika, mengakibatkan upaya penurunan tingkat kemiskinan di desa tidak signifikan. Untuk itu, program pembangunan desa hendaknya dapat terintegrasi, sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih. “Program pembangunan desa menjadi suatu gerakan yang terpadu dan terkoordinasi,” katanya.
Gubernur mengatakan keberadaan desa dewasa ini tidak hanya menjadi fokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang berperan aktif sebagai motor penggerak pembangunan.
Ketersediaan anggaran yang besar bagi pembangunan desa, kata Pastika, hendaknya dikelola dengan tepat, sehingga dapat mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat.
Namun, pada sisi lain, anggaran yang besar juga berpotensi terjadi penyimpangan apabila aparat desa tidak paham ketentuan yang mengaturnya.
“Sudah banyak sekali aparat desa yang berurusan dengan penegak hukum. Untuk itu, saya minta para perbekel meningkatkan kualitas diri agar layak menjadi perbekel dan bekerjalah sesuai NSPK. Pahami aturan yang ada dan rajinlah berkonsultasi jika menemui permasalahan, manfaatkan Forum Perbekel yang ada untuk berdiskusi dan mencari solusi,” imbuhnya. (Sir)
