Denpasar, suarabali.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika tetap menginginkan dan akan berjuang untuk merealisasikan pembangunan bandara di kawasan utara Bali.
Pastika menyampaikan penegasan itu untuk menanggapi informasi yang menyebut rencana pembangunan bandara di Bali Utara dibatalkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.
Pastika mengatakan informasi pembatalan itu cukup meresahkan. Untuk itu, dia berinisiatif menelepon Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan guna meminta klarifikasi.
Menyitir penjelasan Menko Kemaritiman, Pastika menegaskan bahwa belum ada pembatalan terkait rencana pembangunan bandara di Bali Utara.
Menurut Pastika, isu pembatalan itu berawal dari laporan hasil survei World Bank (Bank Dunia) yang menggandeng Universitas Udayana (UNUD).
“Survei difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang direncanakan untuk Bali, yang paling signifikan adalah airport di Bali Utara dan kereta api keliling Bali,” jelasnya.
Menurut hasil kajian mereka, pembangunan infrastruktur yang lebih feasible untuk menyeimbangkan pembangunan Bali Selatan dan Utara adalah pembangunan jalan tol menembus gunung dan penambahan akses kapal yang menghubungkan Banyuwangi dan Bali Utara.
“Saya pertanyakan survei itu. Kenapa tidak melibatkan daerah. Saya lagi kejar siapa yang melakukan survei itu. Memangnya bisa menembus gunung, bor gunung. Di Bali itu berbeda. Gunung itu suci. Lalu, ada Kapal Roro rute Banyuwangi-Bali Utara dengan alasan kemacetan atau mengurangi volume kendaraan di selatan. Ini juga aneh, karena konsumen terbesar ada di Bali selatan. Harus mengeluarkan biaya tambahan lagi,” ujarnya di Denpasar, Rabu (7/3/2018).
Selain itu, survei juga tidak merekomendasikan pembangunan rel kereta api keliling Bali yang dinilai akan menimbulkan polusi. Padahal, kereta api keliling Bali itu untuk pariwisata dan tinggal menyusuri jalan lingkar luar Pulau Bali.
Menurut Pastika, pembangunan bandara di kawasan Bali Utara merupakan rencana strategis yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan. Pembangunan bandara di Bali Utara telah direncanakan sejak tahun 2009 dan tertuang dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009.
Rencana tersebut terus digodok dan dimatangkan hingga mengerucut pada dua penawaran dari perusahan, yaitu PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) dan PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari).
“Keduanya saya rekomendasinkan, tapi hingga saat ini belum ada kepastian. Nah, sementara itu jalan, tiba-tiba ada survei yang dilakukan Wolrd Bank menggandeng Universitas Udayana,” terangnya.
Yang disayangkan, survei dilakukan tanpa koordinasi dengan Pemprov Bali. Bahkan, hasil survei yang belum resmi dipresentasikan kepada pemerintah pusat telah beredar luas dan memicu keresahan.
Pastika mendapat penjelasan dari Menko Kemaritiman bahwa hasil survei itu sejatinya baru akan dipresentasikan secara resmi minggu depan.
“Saya diundang dalam presentasi itu dan akan adu argumen,” tandasnya.
Dia akan terus berjuang agar rencana pembangunan bandara di Bali Utara jangan sampai batal. (Ade/Sir)
