BNPT RI menggandeng PT Maharani Saraswati Indonesia dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) yang dilakukan di Jakarta, Jumat.
Jakarta, suarabali.co.id – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menerapkan inovasi metode pertanian pintar atau smart farming, yakni penggabungan metode bertani konvensional dan teknologi digital, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).
“Lahan kita akan diolah dengan metode baru, yaitu smart farming. Metode bertani secara konvensional digabungkan dengan teknologi digital, sehingga pemanfaatan lahan optimal,” papar Kepala BNPT RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Penerapan metode smart farming tersebut, kata Rycko, dilakukan tidak terlepas dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, BNPT RI menggandeng PT Maharani Saraswati Indonesia dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) yang dilakukan di Jakarta, Jumat.
“Hari ini kita menggandeng PT Maharani Saraswati Indonesia, untuk mengoptimalisasikan lahan perkebunan dan pertanian KTN BNPT,” jelas Kepala BNPT.
Lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Satgas Sinergisitas BNPT RI Laksma TNI Joko Sulistyanto bahwa KTN pertama yang akan menjadi proyek percontohan (pilot project) smart farming ini adalah KTN Turen di Jawa Timur.
Selain optimalisasi lahan, sambung dia, ruang lingkup nota kesepahaman antara BNPT dengan PT Maharani Saraswati Indonesia juga mencakup optimalisasi peternakan dan perikanan.
Di sisi lain juga membuka kemungkinan kerja sama dengan mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan tujuan untuk mengoptimalisasi hasil dan menjalankan operasional dalam skala yang lebih luas.
KTN merupakan salah satu program deradikalisasi yang dilakukan BNPT RI, terutama menyangkut program pemberdayaan ekonomi narapidana terorisme (mitra deradikalisasi).
BNPT RI tercatat telah mendirikan KTN di lima wilayah lokus sinergisitas penanggulangan terorisme, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. (*)
