DENPASAR, suarabali.co.id – Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Provinsi Bali terus menggalakkan peningkatan konsumsi dan investasi. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah diversifikasi investasi dan realisasi investasi berkualitas. Hal ini menjadi fokus dalam kegiatan Diseminasi Perkembangan Perekonomian Terkini Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bali, Pangdam IX/Udayana, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Forkopimda, para kepala daerah, pimpinan perangkat daerah, perbankan, akademisi, pelaku usaha, dan media.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2024 mencapai 5,43% dan diperkirakan akan berada pada kisaran 5,1-5,8% sepanjang tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional yang sebesar 4,7-5,5%. Erwin menyebutkan bahwa capaian tersebut didorong oleh kinerja sektor pariwisata yang kuat, namun diversifikasi ekonomi tetap menjadi kebutuhan agar pertumbuhan tetap berkelanjutan dan inklusif. Sektor pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif diidentifikasi sebagai potensi yang perlu dikembangkan.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti tantangan kesenjangan pembangunan yang cukup signifikan antar wilayah dan sektor. Konsentrasi ekonomi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata menjadi pekerjaan rumah untuk memastikan pemerataan pembangunan.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, menjelaskan bahwa penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi berkualitas menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025. Pengendalian inflasi, terutama pada volatile food, dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok. Sementara itu, percepatan investasi diarahkan pada pemerataan di wilayah Bali Utara dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bali, I Wayan Sumarajaya, menambahkan bahwa realisasi investasi di Bali menunjukkan tren peningkatan, terutama berkat minat tinggi dari investor asing. Namun, ia menekankan perlunya mengatasi ketimpangan distribusi investasi yang saat ini lebih banyak terkonsentrasi di Kabupaten Badung. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager – Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), menyarankan Pemerintah Provinsi Bali untuk mengadopsi skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur. Skema KPBU dinilai efektif untuk mempercepat penyelesaian proyek, mengurangi risiko pembengkakan biaya, serta meningkatkan kualitas layanan publik tanpa membebani anggaran pemerintah.
