Jembrana, suarabali.com – DPRD Jembrana menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jembrana yang lebih rendah dari potensi sebenarnya. Dewan juga menyoroti realisasi pendapatan daerah sebesar 98,77 persen dan belanja daerah yang hanya mencapai 81,87 persen.
Hal itu terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Jembrana yang dipimpin Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Rabu (2/5/2018).
Dalam sidang ini, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana tahun 2017 yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD Jembrana I Kade Darma Susila.
Sidang paripurna tersebut dihadiri Bupati Jembrana I Putu Artha serta Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, anggota Forkopimda, dan para kepala OPD Pemkab Jembrana.
Berdasarkan hasil pengkajian LKPJ Bupati Jembrana tahun 2017, DPRD Jembrana menyimpulkan bahwa pada beberapa urusan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, masih banyak yang masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya.
Tentang target PAD misalnya, DPRD menilai lebih rendah dari potensi sebenarnya. Begitu juga realisasi pendapatan daerah sebesar 98,77 persen dan belanja daerah yang hanya mencapai 81,87 persen.
Terkait hal itu, DPRD Jembrana memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Jembrana. Di antaranya, masih rendahnya PAD. Kemandirian daerah perlu ditingkatkan secara signifikan dengan cara mengefektifkan kinerja satuan kerja pengelola PAD yang menerima pelimpahan dari perusahaan daerah.
Selain itu, besaran SiLPA tahun 2017 yang melonjak tajam dibanding tahun sebelumnya, disarankan penerapan e-planning, e-budgeting, dan e-controlling untuk menekan angka SiLPA pada tahun-tahun berikutnya.
DPRD juga mendorong agar PT Bank Perkreditan Rakyat Jembrana segera dioperasikan sebagai mitra usaha kecil dan menengah.
DPRD Jembrana juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan RSU Negara. Salah satu langkah yang bisa ditempuh dengan menyediakan dokter spesialis melalui program tugas belajar serta pemberian insentif untuk peningkatan status RSU Negara dari tipe C ke B.
Kendati memberikan rekomendasi dancatatan, DPRD Jembrana tetap mengapresiasi Bupati Jembrana berserta jajarannya yang terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
DPRD Jembrana juga mengapresiasi pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dengan bukti komitmen Pemkab Jembrana untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan dengan berdirinya beberapa SMK, Akademi Komunitas di Baluk, dan Politeknik Negeri Kelautan di Pengambengan, serta meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dengan pelayanan rawat inap.
Atas rekomendasi tersebut , Bupati Artha menilainya sebagai catatan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu meliputi pengelolaan keuangan, penyelenggraan urusan pemerintahan serta tugas umum pemerintahan.
Dia memandang rekomendasi tersebut sebagai feedback yang positif dan konstruktif untuk ditindaklanjuti melalui perbaikan kinerja pada masa mendatang.
“Kami akan lakukan perbaikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemantauan program pembangunan. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik, efisien, efektif, dan transparan,” katanya.
Bahkan, Artha meminta DPRD Jembrana terus mengawasi penggunanan anggaran secara benar dan tepat. “Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi penggunaan anggaran dengan baik, dimana setiap rupiah yang dikeluarkan harus jelas sasaran serta manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (*/Sir)
