Jakarta, suarabali.com – Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharram menilai langkah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM akan semakin memberatkan rakyat. Sebab, daya beli masyarakat akan kembali terganggu karena kenaikan harga BBM tersebut akan menyulut inflasi.
“Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen setiap tahunnya, dimana inflasi energi mencapai 8,6 persen, inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intervensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi (belanja),” kata Ecky dalam rilisnya, Senin (26/2/2018).
Seperti diberitakan, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite terhitung sejak 24 Februari 2018. Kenaikan harga sekitar Rp 300 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan harganya beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp 8.900 per liter, harga Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100 per liter.
Ecky mengatakan kenaikan harga BBM tersebut akan menyulut inflasi. Pengaruh inflasi itu tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya, pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka. “Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak prorakyat,” tutur Ecky.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli. “Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan harga BBM,” jelasnya.
Dalam beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen dimana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen.
“Padahal, kita ingin ekonomi bisa meroket atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat,” kata Ecky. (Sir)
