Denpasar, suarabali.com – Informasi pengerahan kepala desa di Bali untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilgub Bali 2018 ternyata sudah diendus anggota DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya sudah mendengar kabar soal informasi pengerahan kepala desa oleh salah satu pasangan yang akan bertarung di Pilgub Bali pada 27 Juni 2018.
Menurut dia, bukan hanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), tetapi upaya pengerahan para kepala desa untuk memenangkan kandidat tertentu.
“Kami gembira karena teman-teman Bawaslu dan KPUD Bali telah mendeteksi lebih cepat, khususnya tentang keterlibatan bukan hanya ASN, tetapi juga para kepala desa yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan tertentu. Kami mendorong agar KPU dan Bawaslu menegakkan hukum dengan cermat, tegas, sehingga tidak ada mobilisasi dan intimidasi untuk memenangkan pasangan tertentu,” ujar Mardani Ali Sera saat ditemui di Denpasar, Senin (22/1/2018).
Selain meminta agar KPU dan Bawaslu melakukan penegakan, Mardani juga meminta agar awak media bisa melakukan pengawasan dan melaporkan kepada pihak terkait berbagai pelanggaran, terutama keterlibatan ASN dan pengerahan kepala desa demi pemenangan kandidat tertentu.
“Kami minta teman-teman pers untuk pick up, laporkan, umumkan, beritakan bila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pengerahan kepala desa atau ASN,” ujarnya.
Komisi II DPR RI juga mengapresiasi pembentukan Satgas Money Politic dan Satgas Anti SARA yang dibentuk oleh Polri dalam menegakan hukum di Pilkada serentak kali ini. Namun, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh tugas pengawasan dalam Pilkada dikoordinir melalui satu pintu, yakni melalui Bawaslu sebagai koordinatornya.
Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi perbedaan penanganan persoalan hukum. Sementara dalam Pilkada serentak harus menggunakan UU Tindak Pidana Pemilu. Sementara Polri, jaksa, dan KPK hanya menggunakan tindak pidana umum.
“Kita meminta agar penegakan hukum untuk tindak pidana Pemilu dikoordinir oleh Bawaslu. Sebab, Bawaslu memiliki prosedur tersendiri, yakni tindak pidana Pemilu. Sementara kepolisian, KPK, dan kejaksaan hanya akan menggunakan tindak pidana umum,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sekjen Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry sempat bersitegang dengan beberapa anggota tim sukses dan relawan dari pasangan I Wayan Koster-Cokorda Oka Arta Ardhana Sukawati dalam suatu acara yang berlangsung di Art Center Denpasa, beberapa hari yang lalu.
Dalam kesempatan itu, Sugawa Korry mempertanyakan kepada tim pemenangan Koster soal kapasitas kehadiran Koster di acara Rembug Desa Tingkat Provinsi Bali yang dihadiri oleh kepala desa seluruh Bali.
Saat itu dijelaskan bahwa Koster hadir sebagai anggota DPR RI. Kemudian, Sugawa Korry menjelaskan, bila kehadirannya dalam kapasita sebagai anggota DPR RI, kenapa anggota DPR RI yang lain tidak dihadirkan. Protes Sugawa Korry ini membuat Koster akhirnya batal mendatangi acara Rembug Kepala Desa Tingkat Provinsi Bali. (Ade/Sir)
