Jakarta, suarabali.com – Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo mendorong penguatan Bulog (Badan Urusan Logistik) sebagai salah satu badan yang menyetabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus menjadi tumpuan para petani untuk menyerap hasil panennya ketika harga di pasaran jatuh.
“Banyak variabel yang ikut memengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Di antaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba, bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta,” ujar Rahmad seperti dikutip dari Parlementaria.
Sejatinya, lanjut Rahmad, tugas Bulog yang menyetabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani. Artinya, ketika hasil panen petani berlebih, Bulog yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah.
Namun, ketika hasil panen petani berkurang (Paceklik), Bulog juga yang akan mendistribusikan beras ke pasaran, sehingga stock beras di pasaran tidak kurang, dan masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.
“Sayangnya, semua itu belum bisa dilakukan oleh Bulog secara maksimal. Dengan batasan HPP yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal. HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti Petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkap politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.
Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stock beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran. Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Pada awal 2018 ini saja, menurut Rahmad, Bulog hanya memiliki stock beras 1 juta ton. Diharapkan pada Maret mendatang, stock beras Bulog akan bertambah.
“Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan air untuk menyiramnya,” tambahnya.
Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah dapat mengaji ulang kebijakan atau ketetapan HPP tersebut, sehingga ada win-win solution bagi semuanya. Dimana ketika Petani memasuki masa panen, mereka tidak merugi menjual berasnya kepada Bulog. Begitu pula ketika musim paceklik tiba (panen berkurang), masyarakat tidak akan “berteriak” akibat tingginya harga beras di pasaran akibat berkurangnya beras di pasaran.
“Yang pasti di sini negara harus hadir. Pemerintah harus mengaji ulang kebijakan HPP tersebut, dan segera mencari win-win solution, baik bagi petani maupun masyarakat luas. Bulog juga harus full power untuk menyetabilkan harga, buffer stock. Kami di DPR akan terus mendukung selama itu kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal penganggaran atau lainnya,” pungkas politisi asal dapil Jawa tengah V. (Sir)
