Denpasar, suarabali.com – Pemkot Denpasar meluncurkan aplikasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Terintegrasi (Si Baris) di Graha Sewaka Dharma Lumintang, Denpasar, Senin (19/2/2018). Aplikasi ini bertujuan untuk menangkal penyelewengan anggaran yang berujung pada tindak pidana korupsi.
Peluncuran aplikasi Si Baris tersebut ditandai dengan penekan tombol oleh Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mewakili Plt. Walikota Denpasar I GN Jaya Negara bersama pimpinan OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar sosialisasi peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 dengan narasumber Khalid Mustofa dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia.
Rai Iswara mengatakan pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi dalam sistem Si Baris dapat memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran Pemkot Denpasar yang memegang teguh pada prinsip pengadaan, yakni efektif, efisien, transparan, terbuka, persaingan sehat, adil (tidak diskriminatif), dan akuntabel.
Perpres Nomor 54 Tahun 2010 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dipelajari dan dipahami sebaik mungkin.
“Mengingat Perpres ini banyak mengandung perubahan-perubahan yang cukup signifikan terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui lelang secara elektronik,” jelasnya.
Dia berharap agar para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengoptimalkan peran serta dan partisipasinya. Sehingga, pemakaian sistem dan sosialisasi ini menjadi momentum dalam membangun komitmen bersama mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih, bebas korupsi, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar, AA Gede Risnawan mengatakan inovasi Si Baris mengedepankan trasnparansi adanya jaminan keterbukaan yang diumumkan dalam sistem pengadaan. Di samping itu, dalam HUT ke-230 Denpasar, peresmian Si Baris sebagai inovasi untuk mengatasi permasalahan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam mengajukan dokumen pelelangan ke kelompok kerja pengadaan.
Pada 2017, Risnawan melaporkan, ada 143 paket pengadaan barang dan jasa Pemkot Denpasar yang telah masuk dengan pagu Rp350 miliar lebih dan dalam pelaksanaannya dapat efisiensi Rp 54 miliar lebih.
Menurut dia, pengadaan barang dan jasa tidak hanya muncul pada pelelangan, tetapi juga dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan proyek hingga proyek selesai. Sehingga, setiap pelaksanaan proyek, ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, yakni pengguna anggaran hingga pejabat pengadaan barang dan jasa. (Dsd/Sir)
