Jakarta, suarabali.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai langkah pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai awal 2018 menjadi ujian pertama bagi sinergi antara Kementerian Agama dan BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji).
“Kebijakan PPN itu bisa dipastikan akan menaikan biaya umrah dan haji Indonesia. Tidak hanya itu, dampak signifikan juga perlu diwaspadai, bukan hanya angka 5 persen, tapi multiplier effect dari 5 persen itu ditambah budaya pengusaha Arab Saudi dalam memanfaatkan peluang kenaikan,” ungkap Sodik.
Itu sebabnya, pemerintah (baik Kementerian Agama maupun BPKH) harus bersinergi dan bekerja keras agar kebijakan PPN itu tidak berdampak signifikan terhadap BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).
Menurut politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah. Di antaranya, meminta pemerintah Arab Saudi agar secara ketat melakukan pengawasan kenaikan harga akibat PPN, terutama yang terkait produk dan jasa haji, seperti sewa rumah, sewa kendaraan, sewa properti, dan jasa katering.
Kemenag juga harus melakukan evaluasi struktur dan jenis pengeluaran BPIH selama ini. Misalnya, rencana penambahan makan di Arab Saudi agar ditinjau ulang, menekan biaya di dalam negeri, memperbanyak pengangkutan oleh Garuda, meninjau besaran dan waktu pembagian living cost bagi jamaah, dan kepandaian negosiasi.
Sodik juga berharap adanya sinergi yang lebih produktif antara Kemenag dan BPKH. Dimulai dari kegiatan negosiasi sampai kontribusi dari investasi dana haji yang ditangani BPKH. BPKH sendiri baru bekerja kurang dari satu tahun dan sampai tutup tahun 2017, dana haji belum diserahkan kepada BPKH atau masih ditangani Kemenag.
Akan tetapi, kata dia, DPR akan meminta BPKH bisa bekerja maksimal, yakni membantu Kemenag dalam proses negosiasi serta memberikan kostribusi maksimal dari investasi yang telah dilakukan.
“Di sini, saya juga mengimbau kepada calon jamah haji, dipastikan akan ada kenaikan biaya haji akibat kebijakan Arab Saudi tersebut. Saya berharap diantisipasi dengan tenang dan tawakal. Kami (DPR RI) akan terus memantau, mendorong, dan meminta pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai usaha untuk menekan dampak kenaikan harga akibat PPN Arab Saudi tersebut,” ujarnya. (Sir)
