Akademisi Universitas Warmadewa yang juga Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, NTB dan NTT, I Nengah Muliarta.
Gianyar, suarabali.co.id – Akademisi Universitas Warmadewa yang juga Koordinator Wilayah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, NTB dan NTT, I Nengah Muliarta menyerukan kepada masyarakat Bali untuk mewaspadai perang narasi yang mengarah pada informasi bohong (hoaks) pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024. Perang Narasi merujuk pada pertarungan untuk membentuk opini publik melalui penyebaran informasi—baik yang faktual maupun yang mengandung kebohongan. Dalam konteks Pilkada, narasi ini dapat sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang calon pemimpin, kebijakan, dan isu-isu penting lainnya.
Perang narasi yang mengarah pada penyebaran hoaks merupakan ancaman serius bagi Pilkada Bali. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, tantangan ini semakin kompleks dan memerlukan perhatian dari semua lapisan masyarakat. KPU, media, dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendukung proses demokrasi yang berkualitas.
Menurut Muliarta, penyebaran hoaks selama periode kampanye dapat berdampak signifikan pada kualitas pemilihan. “Hoaks tidak hanya mencoreng reputasi calon, tetapi juga dapat menciptakan kegaduhan dan polarisasi di masyarakat,” kata Muliarta saat menjadi narasumber dalam acara sosialisasi kepemiluan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Gianyar pada Minggu (13/10/2024).
Dalam konteks Bali, yang dikenal dengan keragaman budaya dan komunitasnya, isu ini menjadi semakin kompleks. Hoaks dapat memanfaatkan sentimen lokal dan identitas budaya untuk memecah belah masyarakat.
Dalam menghadapi Pilkada yang akan datang, penting bagi semua pihak untuk tidak hanya fokus pada kompetisi politik, tetapi juga pada bagaimana menjaga integritas proses pemilihan. Hoaks bukan hanya masalah hukum atau etika, tetapi juga masalah yang menyentuh inti dari demokrasi itu sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran, literasi media, dan partisipasi aktif, dapat bersama-sama melawan ancaman ini dan memastikan bahwa suara rakyat di Bali benar-benar didengar dan dihargai.
Muliarta menegaskan bahwa perang narasi dan hoaks dapat berdampak negatif pada berbagai aspek Pilkada. Hoaks dan narasi negatif dapat merusak citra dan kredibilitas calon, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Informasi yang tidak benar dapat memicu perpecahan dan konflik antar pendukung calon, bahkan berujung pada kekerasan fisik. Kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu akibat hoaks dapat menyebabkan apatisme dan penurunan partisipasi pemilih. Terakhir penyebaran hoaks dan narasi provokatif dapat memicu ketidakstabilan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Muliarta juga menyoroti peran media sosial dalam penyebaran hoaks. “Media sosial menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial membuat hoaks mudah viral dan sulit dihentikan,” jelas Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali periode 2014-2017.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk media, masyarakat, dan penyelenggara pemilu, untuk bersama-sama melawan hoaks dan perang narasi. Masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam melawan hoaks, dengan cara kritis terhadap informasi yang diterima, terutama yang berasal dari media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya.
Muliarta menambahkan bahwa kesadaran dan partisipasi publik dalam menanggapi informasi yang beredar sangat penting. Mengedukasi diri tentang cara memverifikasi informasi, serta melaporkan informasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang, dapat membantu meminimalisir dampak negatif dari hoaks.
Lebih jauh, masyarakat harus mengembangkan sikap kritis terhadap informasi yang mereka terima. Mengingat bahwa hoaks sering kali disebarkan dengan emosi yang kuat, penting bagi individu untuk tidak langsung bereaksi tanpa menyelidiki kebenarannya terlebih dahulu. Diskusi terbuka di antara masyarakat mengenai isu-isu penting juga dapat membantu meredakan ketegangan dan memperkuat kohesi sosial.
Disamping itu, media juga memiliki peran krusial. Media harus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang benar dan factual. Media siber, khususnya, diharapkan dapat meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih mampu membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. (*)
