Jakarta, suarabali.com – Siapakah peserta Pilkada Serentak 2018 yang bakal menjadi tersangka kasus dugaan korupsi? Jawaban atas pertanyaan itu masih menjadi misteri. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum bersedia mengumumkannya kepada publik.
“Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu, Insya Allah kita umumkan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditanya wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3/2018).
Saat Rakernis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pekan lalu (6/3/2018), Agus sempat mengatakan adanya beberapa calon peserta Pilkada yang hampir menjadi tersangka. Namun, Agus enggan membeberkan identitas calon tersangka tersebut.
Sebelumnya, KPK memiliki informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana yang terkait peserta Pilkada. PPATK mencatat adanya 368 transaksi mencurigakan.Yang sudah ada hasil analisisnya berjumlah 34 laporan.
Sementara Menko Polhukam Wiranto mengimbaua agar KPK menunda kasus calon kepala daerah, bukan dimaksudkan untuk mencegah penindakan korupsi. Wiranto tak ingin KPK dituduh bermain politik saat menangani perkara terkait calon di Pilkada 2018.
“Kita kan mengatakan kemarin bahwa penundaan itu mengurangi ancaman terhadap mereka. Penundaan semata-mata untuk tidak menimbulkan syakwasangka, tidak menimbulkan satu tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik,” ujar Wiranto kepada wartawan di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Menurut Wiranto, pengusutan terkait kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan calon kepala daerah tetap bisa diteruskan KPK. Namun, dia mengimbau agar pengumuman penetapan tersangka dilakukan usai kontestasi Pilkada.
“Kalau kemudian enggak mau silakan saja, namanya bukan pemaksaan,” katanya.
Wiranto mengaku tak ingin Pilkada diwarnai gejolak, termasuk karena urusan penanganan hukum. Wiranto berharap Pilkada Serentak 2018 berjalan aman dan tertib.
Terkait pernyataan Wiranto soal imbauan penundaan penanganan kasus pada masa Pilkada, Ketua KPU Arief Budiman mengaku akan menemui KPK untuk membahas tindak lanjut permintaan penundaan proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. (Sir)
